Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Uninstall Bukalapak, Dua Putra Jokowi Malah Sarankan Ini

image-gnews
Kaesang Pangarep (kanan) dan Gibran Rakabuming saat  demo masak
Kaesang Pangarep (kanan) dan Gibran Rakabuming saat demo masak "Sang Pisang vs MARKOBAR di Jakarta, 11 Maret 2018. Bisnis 'Sang Pisang' nugget milik Kaesang Pangarep diresmikan awal Desember 2017 dengan empat gerai khusus di Jakarta. Sementara Markobar telah berekspansi ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seruan untuk meng-uninstall aplikasi Bukalapak dari ponsel yang ramai melalui media sosial Twitter beberapa waktu belakangan ini ternyata ditentang oleh putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Rating Bukalapak di App Store Merosot ke Level 3,0

Putra sulung dan bungsu dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep malah menyerukan dukungannya terhadap aplikasi karya anak bangsa, termasuk di antaranya Bukalapak. 

Sebelumnya beredar kampanye uninstall Bukalapak yang populer di media Twitter. Hal ini terjadi setelah cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky mengenai industri 4.0 viral, pada Kamis, 14 Februari 2019.

Zaky mengatakan omong kosong industri 4.0 kalau budget riset dan pengembangan negara seperti saat ini. Dia menunjukkan data perbandingan dana riset dengan negara-negara lain.

Menurut Zaky, dana riset dan pengembangan di Amerika sebesar US$ 511 miliar, Cina US$ 451 miliar, Jepang US$ 165 miliar, Jerman US$ 118 miliar, Korea US$ 91 miliar, Taiwan US$ 33 miliar, Australia US$ 23 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, Singapore US$ 10 miliar, dan Indonesia US$ 2 miliar. "Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin," tulis akun @achmadzaky. Cuitan itu kemudian dihapus, tapi screenshoot sudah tersebar viral.

Dalam hitungan beberapa jam, cuitan itu viral hingga muncul tagar #uninstallbukalapak. Beberapa waktu kemudian, akun Achmad Zaky kembali menulis bahwa twit yang dia buat telah viral. "Bangun-bangun viral tweet saya gara-gara 'presiden baru', maksudnya siapa pun, bisa Pak Jokowi juga. Jangan diplintir ya :) lets fight for innovation budget," tulis akun @achmadzaky.

Menurut Zaky, tujuan dari tweetnya adalah menyampaikan fakta bahwa dalam 20 sampai 50 tahun ke depan, Indonesia perlu investasi di riset dan sumber daya manusia kelas tinggi. Bos Bukalapakini mengatakan jangan sampai Indonesia kalah sama negara-negara lain.

Terkait hal itu, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melalui akun Twitter-nya, @Chilli_Pari malah menyebutkan seruan gerakan uninstall Bukalapak itu berlebihan dan norak. "Saya pikir #uninstallbukalapak itu tll berlebihan (dan norak). Pelaku umkm seperti saya sangat terbantu dgn adanya @bukalapak. Brand jas hujan saya gak akan bisa seperti skrg kl gak dibantu mas @achmadzaky," tulis Gibran, Jumat, 15 Februari 2019.

Gibran juga mengaku pernah dibantu oleh marketplace Tokopedia. "Saya pun pernah dibantu juga oleh pak william @tokopedia. Intinya semua platform jual beli online ada kelebihan dan kekurangannya masing2. Dan pedagang kecil seperti saya sangat terbantu," tulisnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.


Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.


Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.


Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.